11 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Massa yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat sipil menggelar aksi damai bertajuk aksi piknik nasional rakyat di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (5/9) hari ini.
Mereka ingin menagih 17+8 Tuntutan Rakyat dalam rangka menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan DPR. Tenggat waktu untuk 17 tuntutan jangka pendek jatuh pada hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa aksi mengutuk keras tindakan brutal aparat negara dan merumuskan lima tuntutan kritis untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dipicu oleh gelombang demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
Tuntutan-tuntutan ini selaras dengan 17+8 Tuntutan Rakyat yang lebih luas, menyatukan jutaan rakyat dalam seruan untuk keadilan dan reformasi.
Aksi damai hari ini merupakan pesan tegas kepada pemerintah agar bertindak segera untuk memulihkan kepercayaan dan menegakkan hak konstitusional rakyat.
Terdapat tiga tuntutan utama yang dibawa oleh aksi damai hari ini, yakni:
1. Tindakan segera terhadap lima tuntutan Piknik Nasional Rakyat, dengan fokus pada keadilan bagi korban kekerasan aparat hukum dan negara.
2. Pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan membebaskan demonstran yang ditahan, mengembalikan TNI ke barak, serta mereformasi institusi Polri dan kebijakan yang antirakyat.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung UUD 1945 guna memulihkan kepercayaan melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Selain itu, aksi damai ini juga menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi krisis kemanusiaan dalam lima tuntutan.
Kemudian, membentuk tim ad-hoc independen yang melibatkan komponen rakyat, untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap seluruh korban pelanggaran HAM oleh aparat negara.
Lalu sebagai konsekuensi logis dari tindakan represif tersebut, mereka juga menuntut pemerintah mengedepankan ruang penyampaian aspirasi dan pendapat serta menjamin kebebasan demokrasi, dengan menghentikan dan mencegah tindakan represif aparat penegak hukum.
Selanjutnya menuntut evaluasi total terhadap Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja pada sektor prioritas yang dialokasikan pada pos-pos anggaran yang bersifat regresif di tengah ketidakstabilan ekonomi.
Selain itu, mereka juga menuntut Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah taktis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas guna memulihkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Sementara untuk DPR, mereka menuntut reformasi proses legislasi agar terbebas dari segala bentuk konflik kepentingan sehingga kebijakan tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menentu.
Mereka mendesak pimpinan partai politik segera menjatuhkan sanksi tegas berupa PAW pada kadernya yang melanggar kode etik serta memicu kemarahan rakyat.
Lalu menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan dan mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap rakyat.
(fra/mnf/fra)
