15 hours ago
9
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, baru saja tiba kembali di Jakarta setelah beberapa hari berada di Aceh untuk memimpin sejumlah forum diskusi, talkshow, dan rapat koordinasi penanganan bencana di wilayah tersebut.
Pada Sabtu (15/8), di tengah rangkaian kegiatan, Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menerima kabar terjadinya gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tak berselang lama, Safrizal turut berangkat ke lokasi bencana untuk mendampingi proses peninjauan dan penanganan dampak gempa di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama lima hari berada di Flores, Safrizal mencatat sejumlah hal penting dari proses penanganan bencana yang berlangsung di lapangan.
Menurutnya, pejabat publik di wilayah bencana banyak mendengarkan langsung aspirasi dan keluh kesah para penyintas gempa, memberikan tali asih kepada ahli waris dan warga terdampak, serta memberikan arahan kepada kepala daerah terkait langkah-langkah yang perlu segera dilakukan.
"Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah hadir dan berbuat di lokasi bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan warga tidak sendiri menghadapi bencana," kata Safrizal.
Salah satu hal yang digarisbawahi Safrizal adalah proses pendataan kerusakan rumah warga, yang menjadi syarat penting sebelum bantuan pemerintah dapat disalurkan.
Ia menjelaskan bahwa pendataan tersebut harus dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa, sebelum direkap dan diverifikasi lebih lanjut.
"Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat," tutur Safrizal.
Ia menambahkan, kecepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada kelengkapan proses pendataan tersebut, termasuk verifikasi dan penandatanganan oleh aparat penegak hukum setempat.
"Pak (Menteri Dalam Negeri) Tito menyatakan kecepatan bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau sudah didata, sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," tambah Safrizal.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, bantuan rekonstruksi rumah warga terdampak dibagi berdasarkan tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rumah rusak berat.
Safrizal kemudian menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak, mulai dari kepala desa hingga perangkat kecamatan, agar proses pendataan ini dapat dipercepat.
Dalam kunjungannya ke Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, Safrizal turut mengapresiasi pengelolaan posko yang dinilainya cukup solid dan komprehensif dalam menyajikan data kebencanaan.
"Pengelolaan posko yang solid dan data yang terintegrasi adalah kunci dalam respons cepat tanggap darurat. Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi yang baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan yang masih ada," pungkas Safrizal.
Dari pengalaman pengalaman panjang menangani wilayah pascabencana, dalam lima hari mendampingi proses penanganan bencana di NTT, Safrizal menilai kehadiran cepat pemerintah ke lokasi bencana menjadi kunci utama dalam menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit, yang juga mempercepat proses pemulihan di lapangan.
(rea/rir)
