11 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Polemik penjurian Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memicu efek berantai.
Pimpinan MPR merilis permohonan maaf secara terbuka hingga mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara (MC) kompetisi tersebut.
Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan pihaknya bakal segera melakukan evaluasi penuh terhadap sistem serta kinerja juri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5).
Abcandra juga mengaku mendengar kasus serupa tahun sebelumnya di provinsi lain.
"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," kata Abcandra.
MPR minta maaf
Merespons insiden tersebut, MPR menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan bahwa ajang cerdas cermat semestinya mengedepankan prinsip sportivitas serta keadilan, yang tentunya menuntut objektivitas penuh dari dewan juri.
"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," kata MPR.
"MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," sambungnya.
MC dan juri dinonaktifkan
Imbas dari kelalaian penilaian jawaban peserta tersebut, MPR RI menonaktifkan juri hingga pembawa acara atau MC kegiatan lomba tersebut.
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini," demikian keterangan MPR dalam akun Instagram resminya, Selasa (12/5).
MC minta maaf
Langkah permohonan maaf tidak hanya datang dari pimpinan MPR. Pembawa acara (MC) lomba tersebut, Shindy Lutfiana, turut merilis pernyataan maaf buntut ucapannya kepada para peserta yang dinilai tidak pantas oleh publik.
"Saya Shindy Lutfiana, selaku MC menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan atas ucapan-ucapan saya pada saat pelaksanaan Babak Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat," tulis Shindy lewat akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5).
Shindy menyadari perbuatannya yang sempat menyepelekan protes para siswa dengan kalimat "Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja," serta mengakui bahwa pernyataan semacam itu tak selayaknya ia lontarkan selaku pemandu acara.
Shindy menyadari ucapannya telah melukai sekaligus mengecewakan para peserta, tak terkecuali guru dan pendamping SMAN 1 Pontianak selaku pihak yang dirugikan.
"Saya menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, bahkan melukai perasaan berbagai pihak, khususnya adik-adik peserta lomba, guru-guru pendamping/pembimbing dari SMA Negeri 1 Pontianak, serta seluruh masyarakat terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang mengikuti dan memberikan perhatian terhadap kegiatan ini," tulis Shindy.
DPR minta lomba ulang
Polemik di panggung ajang pendidikan ini juga memantik reaksi dari DPR.
Ketua Komisi X bidang pendidikan DPR, Hetifah Sjaifudian turut menyampaikan keprihatinan dan permintaan maaf, seraya mendorong agar lomba cerdas cermat tersebut diulang.
"Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang," kata Hetifah.
Lebih lanjut, Hetifah mendesak pihak MPR untuk segera memberikan klarifikasi demi mencegah terulangnya insiden serupa yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga MPR.
"Saya kira dari MPR RI tentu saja perlu melakukan klarifikasi yang resmi dan tadi ya lomba diulangi kembali sehingga nanti sampai dengan tahap akhir kita bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik," ujar Hetifah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, memprotes keras dan mengaku heran bagaimana bisa dewan juri memberikan nilai yang bertolak belakang terhadap dua jawaban yang sama persis.
"Saya sikapi itu, jangan sampai terjadi ya evaluasi di kesekjenan MPR ngangkat juri ya, masa jawaban sama, nilainya beda," kata Cucun.
Cucun yang mengaku bagian dari anggota MPR turut melayangkan protes keras dan mendesak DPR untuk menunjuk dewan juri yang benar-benar berkompeten.
"Pokoknya kita dari anggota MPR ini sampaikan protes juga kepada kesekjenan DPR ngangkat juri yang bener," ujar Cucun.
Insiden viral dalam lomba cerdas cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat itu bermula saat dewan juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama oleh regu B dan C dalam pertanyaan rebutan.
"Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Namun, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita selaku dewan juri memberi nilai -5 atau menyalahkan jawaban Grup C tersebut.
Pertanyaan kemudian dilempar dan dijawab regu B dengan memberikan jawaban yang sama persis. Namun, juri memberikan 10 poin atau membenarkan jawaban mereka.
Salah satu peserta di regu C pun langsung memprotes. Mereka menunjukkan ekspresi bingung lantaran jawabannya disalahkan meski sama.
Dyastasita tetap yakin dan beralasan jawaban regu C tidak menyertakan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Grup C pun kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan Dewan Perwakilan Daerah. Namun, Dyastasita tidak mengubah keputusannya.
Sementara dewan juri lainnya, yakni Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni justru meminta agar peserta memperjelas artikulasi saat menjawab pertanyaan.
(kna/isn)
Add
as a preferred source on Google
