Gerindra Jawab Kritik Eks Wamenlu soal Kunker Luar Negeri Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong buka suara merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengatakan pandangan diplomat senior seperti Dino merupakan masukan yang baik untuk memperkaya perspektif publik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, diplomasi tingkat kepala negara tidak dapat disederhanakan hanya menjadi komunikasi melalui Zoom atau telepon.

Menurutnya, dalam praktik hubungan internasional, diplomasi bukan sekadar bertukar informasi, melainkan membangun kepercayaan strategis, memperkuat posisi tawar negara, membuka peluang kerja sama, dan menyelesaikan berbagai negosiasi penting yang membutuhkan pertemuan langsung antar pemimpin negara.

"Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin," ujar Bahtra dalam keterangan resmi, Senin (01/6).

Bahtra mengingatkan kunker luar negeri Prabowo bukanlah perjalanan individu seorang kepala negara. Dalam setiap lawatan, presiden membawa delegasi nasional yang terdiri dari berbagai instansi, BUMN, serta pelaku usaha nasional, untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Ia mencontohkan hasil kunjungan luar negeri terbaru Prabowo ke Prancis. Ada capaian kesepakatan komersial senilai sekitar UUS$3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.

"Kunjungan presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, ada peluang investasi yang terbuka, ada kerja sama strategis yang dibangun, dan semuanya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bahtra.

Soal biaya perjalanan luar negeri Prabowo, Bahtra menilai publik memang berhak meminta transparansi dan akuntabilitas. Namun menurutnya, ukuran yang objektif bukan hanya menghitung biaya yang dikeluarkan negara, melainkan juga manfaat bagi RI.

Menurutnya, jika satu kunjungan menghasilkan investasi puluhan triliun rupiah, memperluas pasar ekspor, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan global, maka kunjungan itu harus dipandang sebagai investasi strategis bagi masa depan bangsa.

"Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia," pungkasnya.

Eks Wamenlu Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunker luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat kepala negara. Kunjungan Prabowo ke Prancis beberapa hari lalu baru-baru ini dinilai mendadak dan disorot publik, padahal Prabowo ke Prancis pada April dan Januari lalu.

Dino pun menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari pengurangan lawatan hingga pemanfaatan diplomasi virtual. Dino menyampaikan pandangan itu dalam unggahan video reels Instagram yang ditujukan kepada Prabowo. Ia mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan mengenai politik luar negeri Indonesia.

"Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya," kata Dino dalam video tersebut, Sabtu (30/5).

Dino mengimbau Prabowo agar secara signifikan mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri dan tidak menganggap remeh suara publik terkait hal tersebut.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ujarnya.

Dino mengaku sulit membayangkan Prabowo terus melakukan perjalanan luar negeri dengan intensitas setinggi sekarang selama 18 bulan ke depan.

Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri, yang mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan hingga uang harian delegasi.

"Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," katanya.

Dino menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, telepon, atau pertemuan virtual untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia. Inti pembahasan dalam kunjungan bilateral umumnya hanya berlangsung 1-2 jam, sedangkan sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial.

"Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ujarnya.

Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang 17 kali berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump.

Selain mengurangi perjalanan bilateral, Dino juga mengusulkan agar Sang Kepala Negara memaksimalkan kesempatan bertemu pemimpin negara lain saat menghadiri forum internasional. Forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, ASEAN, maupun World Economic Forum dapat dimanfaatkan untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus.

Ia turut menyoroti sejumlah kunjungan luar negeri yang menurutnya dilakukan secara spontan tanpa informasi yang memadai kepada publik. Karena itu, Dino menyarankan agenda kunjungan presiden direncanakan dan dipetakan jauh hari sebelumnya, setidaknya sebulan atau paling lambat seminggu sebelum keberangkatan.

Dino juga mengusulkan agar selama satu tahun ke depan Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri. Sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Biaya perjalanan menteri jauh lebih kecil dibanding kunjungan presiden karena jumlah delegasi yang ikut lebih terbatas.

(pta)

Add as a preferred
source on Google