8 hours ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UNDP dan UNICEF.
"Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito merespons pertanyaan awak media usai Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12) malam.
Dia pun tak banyak berkomentar lebih lanjut terkait permintaan bantuan dari Aceh ke lembaga internasional itu. Dia mengaku mengaku belum membaca surat permintaan yang dilayangkan Pemprov Aceh ke badan internasional tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," kata eks Kapolri tersebut mengutip dari Antara.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA menjelaskan alasan pengiriman surat permintaan bantuan ke UNDP dan UNICEF. Pemprov Aceh menilai dua lembaga internasional itu punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama pascabencana tsunami di Tanah Rencong pada 2004 silam.
"Benar [sudah melayangkan surat], mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," katanya kepada wartawan di Banda Aceh, Minggu (14/12).
Dia kemudian menyebut setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur [Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem] sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh," kata Jubir Pemprov Aceh tersebut.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada 25 November 2025. Bencana hidrometeorologi itu memakan banyak korban jiwa, luka, hingga rusaknya infrastruktur. Bahkan, hingga saat ini masih ada beberapa titik yang dilaporkan terisolasi.
Hingga Senin (15/12), jumlah korban jiwa di tiga provinsi mencapai 1.030 jiwa, dan 206 warga dinyatakan hilang. Kemudian, jumlah pengungsi, per 15 Desember, mencapai 608.940 orang.
Respons kantor perwakilan PBB di RI
Sementara itu, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya mengatakan akan terus memantau situasi dan tetap terlibat aktif untuk mengawal respons darurat di provinsiterdampak.
"UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery)," kata Kantor Perwakilan PBB di Indonesia dalam keterangannya, Senin kemarin.
"UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah," sambungnya.
Dikatakannya sejak awal terjadinya bencana hidrometeorologi banjir hingga longsor yang sporadis pada akhir November lalu di tiga provinsi Sumatra-- Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat--- UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja dengan pemerintah di tingkat nasional, daerah, serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat.
"Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak," sebagaimana keterangan dari Kantor Perwakilan PBB di Indonesia.
Untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin selebar-lebarnya atas bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China.
Namun, Mualem selaku Gubernur Aceh mengaku tetap pada pendiriannya untuk menerima bantuan yang datang dari luar negeri tanpa mempersulit untuk masuk ke Serambi Mekkah.
"Pada prinsipnya kita ini kemanusiaan. Siapa saja yang menolong kita, tetap ikhlas kita terima. Siapa saja, di mana saja," kata Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan multinasional Upland Resources di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin kemarin.
Hal itu disampaikan Mualem usai menerima bantuan dari perusahaan Upland Resources yang beroperasi di United Kingdom, Malaysia dan Indonesia. Bantuan yang disalurkan itu berupa bahan pokok.
Bantuan itu langsung dibagikan ke masyarakat Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Mualem menegaskan dalam kondisi bencana, semangat kemanusiaan harus menjadi landasan utama tanpa memandang latar belakang pihak pemberi bantuan.
Pada hari yang sama, dalam rapat dengan seluruh jajaran kabinetnya di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto bercerita bahwa banyak pimpinan negara lain yang hendak mengirimkan bantuan ke Indonesia dalam menangani bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra.
Namun, katanya, dia menjawab Indonesia mampu mengatasi persoalan ini.
"Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih concern anda, kami mampu, Indonesia mampu mengatasi ini," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna tersebut.
Prabowo menyatakan APBN siap menyokong dana penanganan bencana. Ia menyebut APBN cukup untuk menangani itu karena pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
Salah satu sokongan APBN ialah tambahan dana taktis ke pemerintah daerah bagi penanganan bencana. Yakni Rp20 miliar bagi tiap provinsi terdampak, sedangkan Rp4 miliar untuk tiap kota atau kabupaten terdampak.
(antara/kid)
