1 hour ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi pada Sabtu (15/8) pagi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut ditegaskan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).
Tito menyebut, penanganan pada tahap awal pascagempa berfokus pada penyelamatan korban serta pemulihan berbagai layanan dasar masyarakat. Layanan itu mencakup kelistrikan, telekomunikasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga penanganan korban meninggal dan warga yang mengalami luka-luka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian, termasuk [warga] yang luka," ujar Tito.
Pada saat bersamaan, Tito mengapresiasi pemulihan layanan dasar yang berjalan cepat, seperti oleh PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi penting untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan bencana di lapangan.
Selain kelistrikan dan telekomunikasi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat maupun alat berat untuk penanganan bencana dapat segera dilakukan.
Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan masyarakat yang terdampak, termasuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Pendataan ditekankan agar dilakukan menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan fasilitas publik.
Data tersebut disebut perlu sebagai dasar pemberian bantuan pemerintah, baik untuk rumah rusak ringan, sedang, maupun berat, serta dukungan bagi masyarakat yang masih mengungsi.
Hal serupa juga diminta Mendagri diterapkan terhadap kantor pemerintahan terdampak, mulai dari kantor pemerintah kabupaten hingga desa dan kecamatan. Pendataan tersebut bertujuan menentukan kebutuhan perbaikan fasilitas pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.
"Saran kami tadi memang kalau bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat ... Kemudian yang di Ende, pusatnya di Ende karena bandaranya di sana," ujar Tito.
Lebih lanjut, Mendagri menyoroti kondisi fiskal sejumlah daerah terdampak. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran yang masih rendah.
Ia juga meminta agar koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemda diperkuat agar penanganan bencana dapat dijalankan sesuai tahapan penanggulangan bencana, yakni dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kami sarankan untuk betul-betul memetakan permasalahan yang ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bidang kesehatan, dan lain-lain," pungkas Mendagri.
Rakor juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
(rea/rir)
