1 day ago
10
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan enggan masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi secara lugas juga mengatakan dirinya lebih memilih untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
PPP dan PSI saat ini tengah sama-sama mempersiapkan gelaran pemilihan calon ketua umum mereka untuk periode mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PPP bakal memilih ketua umum pada Muktamar yang akan digelar September 2025. Sedangkan, PSI akan kembali memilih calon ketua umumnya pada Kongres tahun ini meski Kaesang Pangarep baru menjabat selama dua tahun sejak 2024 lalu.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).
"Saya di PSI saja lah," imbuhnya.
Buntut pernyataan Jokowi itu, PPP mengaku tak ambil pusing. Sementara PSI menyatakan siap membuka pintu lebar bagi Jokowi.
Pernyataan Jokowi itu juga dianggap sebagai sinyal Jokowi bakal bergabung dengan PSI. Jokowi berpeluang besar menjadikan PSI sebagai kendaraan politiknya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bergabungnya Jokowi ke PSI sebenarnya hanya bentuk formalitas semata. Sebab, selama ini Jokowi sudah sangat identik dengan PSI.
Adi menyebut ada tiga hal mengapa Jokowi dan PSI ini identik. Pertama, selama ini kiblat politik PSI adalah Jokowi.
Kedua, basis konstituen PSI juga adalah orang-orang yang tegak lurus dan loyal kepada Jokowi. Dan ketiga, PSI selama ini juga menjadi garda terdepan saat Jokowi dihantam berbagai kritik oleh sejumlah pihak.
"Jadi tiga hal ini yang saya kira tanpa secara formal bergabung dengan PSI sekalipun darah politik, ideologi politik PSI itu ya Jokowi, bukan yang lain. Jadi memang secara tidak langsung peluangnya pasti besar gitu ya," kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/6) malam.
Namun, Adi menuturkan bergabungnya Jokowi secara resmi ke PSI merupakan hal yang ditunggu oleh publik. Meskipun, secara informal, Jokowi dan PSI sudah merupakan satu kesatuan.
"Satu-satunya yang paling ditunggu oleh publik adalah apakah Jokowi dan PSI itu diformalkan (secara resmi) atau tidak, sudah itu saja," ucap dia.
Adi juga berpandangan Jokowi berminat menjadi ketua umum PSI, ia akan terpilih secara aklamasi. Sekalipun, pemilihannya dilakukan secara langsung.
"Karena tingkat keterpilihan Jokowi ya pasti sudah seribu persen gitulah," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro mengamini ada peluang besar bagi Jokowi bergabung ke PSI. Sebab, Jokowi membutuhkan kendaraan politik demi menjaga legacy atau warisannya.
"Beliau membutuhkan kendaraan politik dalam arahan merawat legacy-nya, menjaga pengaruhnya di semua pos strategi kekuasaan, baik di level eksekutif maupun legislatif," tutur Agung.
"Kalau beliau hanya pakai istilah partai perorangan atas nama pribadi saya kira itu tidak akan bisa berlangsung lama dan langgeng sehingga kendaraan politik menjadi keniscayaan," imbuhnya.
Peluang Lolos Parlemen
Adi menyebut bergabungnya Jokowi ke PSI tentu akan membawa keuntungan. Salah satunya, membuka peluang PSI lolos ke parlemen.
Hal ini bertalian dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Lewat putusan perkara nomor 116/PUU-XXI/2023, ambang batas parlemen 4 persen tak berlaku lagi pada Pemilu 2029.
"Ya kalau bicara tentang masa depan PSI kalau Jokowi bergabung ya, ya tentu sangat menjanjikan. Intinya sangat terbuka dan ada peluang bagi PSI lolos ke parlemen karena ambang batas parlemennya tidak lagi 4 persen," kata Adi.
Tak hanya itu, sosok Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI juga masih menjadi daya tarik tersendiri bagi publik. Kata Adi, hal ini secara tidak langsung akan mendorong mereka yang masih loyal kepada Jokowi untuk ke PSI.
"Tapi at the end yang nantinya untuk menentukan apakah menjanjikan atau tidak, tentu kerja politik dan waktulah yang akan menjawab, karena kan ujung tombak Pileg dan menjanjikan itu ada kerja-kerja caleg dan mesin partai," ujarnya.
Senada, Agung juga mengamini bergabungnya Jokowi ini akan membawa keuntungan bagi PSI dalam upaya mereka menembus parlemen.
"Karena kekurangan atau pekerjaan rumah dari PSI adalah menemukan siapa magnet figur yang kuat atau ketum yang cocok untuk mendongkrak raihan suara partai agar bisa masuk ke parlemen," tutur Agung.
Mimpi Partai Super TBK
Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat menyampaikan rencananya untuk mendirikan Partai 'Super Terbuka (Tbk)'. Kata dia, maksud dari Partai Super Tbk adalah partai yang dimiliki semua anggota dan mempunyai konsep pemilihan ketua umum dilakukan secara terbuka.
Jokowi pernah menyebut inisiatif PSI yang mengadakan pemilihan ketua umum dengan mekanisme-voting sejalan dengan ide partai super terbuka yang ia cetuskan.
Terkait hal ini, Adi mengatakan PSI telah bergerak cepat untuk menerjemahkan keinginan Jokowi dalam mewujudkan Partai Super Tbk tersebut.
Diketahui, PSI menerangkan syarat yang harus dipenuhi bagi calon ketua, yakni mendapat surat rekomendasi menjadi ketua dari minimal lima Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.
Pemilihan ketua umum akan digelar secara digital menggunakan sistem e-voting dengan konsep satu anggota satu suara. PSI menjelaskan tidak ada syarat berapa lama seseorang menjadi kader, jika mau maju sebagai calon ketua umum.
PSI menyebut hal terpenting adalah mendapat dukungan dari struktur PSI di provinsi dan kabupaten/kota.
"Ketika Jokowi bilang Partai Super Tbk, PSI merasa cocok dan itu diwujudkan dengan pemilihan ketum secara langsung, identik lah, wajar kalau kemudian per hari ini napas politik, ideologi politik, dan gerak politik PSI adalah Jokowi," kata dia.
Senada, Agung juga menyebut mimpi Partai Super Tbk Jokowi itu secara tak langsung sudah terwujud lewat sistem pemilihan calon ketua umum yang digunakan PSI.
Namun, ia mengingatkan hal mendasar justru soal siapa saja nama calon ketua umum PSI yang akan muncul. Sehingga, pemilihan bukan hanya sekadar formalitas belaka.
"Hal yang paling mendasar sebetulnya siapa saja yang maju ketika pemilihan raya digelar, calon-calon, nama-namanya apakah ada lagi muncul selain nama Jokowi ya, apakah Kaesang masih ada atau dengan sendirinya mundur atau ada nama lain Isyana Bagoes Oka misalkan atau siapa lagi," tutur Agung.
"Jangan sampai hanya sebatas formalitas, karena super terbuka itu secara langsung maknanya bahwa semua bisa terlibat memilih, tapi juga di saat yang sama punya peluang untuk dipilih, artinya banyak nama-nama yang muncul," lanjutnya.
(dis/ugo)
