SUNGAI PENUH, JAMBI – Forum Aliansi R4 Kota Sungai Penuh memastikan akan menggelar aksi dengan skala lebih besar dalam waktu dekat. Aksi ini dipicu oleh pernyataan Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Nina Pastian, yang menyebut bahwa surat MenPAN-RB tertanggal 8 Agustus 2025 bukan ditujukan untuk pengusulan R4 menjadi PPPK paruh waktu, melainkan hanya berlaku bagi honorer R2 dan R3.
Ketua Forum Aliansi R4, Resi Yusis, menilai pernyataan tersebut semakin menambah kebingungan honorer R4 dan memperlihatkan ketidakjelasan sikap pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Sementara nasib honorer R4 digantung tanpa kepastian. Karena itu, kami akan turun dengan massa lebih banyak untuk menuntut keadilan, ” tegas Resi, Sabtu (16/8/2025).
Ketua Forum Aliansi R4 Kota Sungai Penuh, Resi Yusis, menilai sikap dingin Wali Kota sama sekali tidak berpihak pada nasib honorer.
“Di tengah gemuruh pengusulan R4 se-nusantara, justru Wali Kota Alfin memilih diam. Setiap kali kami meminta audiensi, beliau selalu menghindar. Kami sudah mendatangi kantor, rumah, bahkan menunggu di berbagai kesempatan, tapi tidak pernah ditemui, ” tegas Resi.
Lebih lanjut, ia menyebut alasan anggaran yang kerap dijadikan tameng Pemkot tidak masuk akal.
“Kalau memang anggaran yang jadi alasan berat, kami siap tidak menerima insentif. Yang kami minta hanya status yang jelas, bukan honor atau tunjangan, ” katanya.
Aliansi R4 menegaskan tiga tuntutan utama yang sebelumnya juga disampaikan ke DPRD Kota Sungai Penuh, yaitu:
1. Honorer R4 tidak diberhentikan atau dirumahkan.
2. Honorer R4 didaftarkan dalam database BKN.
3. Honorer R4 diajukan menjadi PPPK paruh waktu.
Hingga kini, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, belum memberikan tanggapan resmi. Namun, Forum Aliansi R4 memastikan aksi besar-besaran akan digelar di depan kantor Wali Kota dalam waktu dekat.(son)
