SUNGAI PENUH, JAMBI – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi R4 Kota Sungai Penuh kini benar-benar berada di ujung tanduk. Harapan mereka untuk mendapat kepastian status pupus setelah Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, memilih menutup pintu dialog, meski desakan dan aspirasi terus digelorakan.
Kekecewaan kian membesar pasca keluarnya surat MenPAN-RB tertanggal 8 Agustus 2025 yang menegaskan honorer R4 tidak diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Konsekuensinya, para honorer yang telah lama mengabdi di sekolah, kantor pelayanan publik, hingga fasilitas kesehatan, berpotensi kehilangan status tanpa kejelasan masa depan.
Tiga Poin Desakan DPRD untuk Alfin:
Sebelumnya, Aliansi R4 telah dua kali melakukan aksi dan audiensi dengan DPRD Kota Sungai Penuh. Dari forum resmi itu lahir tiga kesepakatan:
1. Honorer R4 tidak diberhentikan atau dirumahkan.
2. Honorer R4 didaftarkan ke database BKN.
3. Honorer R4 siap diajukan menjadi PPPK paruh waktu, bahkan tanpa insentif atau honorarium.
Kritik Tajam untuk Wali Kota:
Ketua Forum Aliansi R4 Kota Sungai Penuh, Resi Yusis, menilai sikap Wali Kota sama sekali tidak berpihak pada nasib honorer.
“Di tengah gemuruh pengusulan R4 se-nusantara, justru Wali Kota Alfin memilih diam. Setiap kali kami meminta audiensi, beliau selalu menghindar. Kami sudah mendatangi kantor, rumah, bahkan menunggu di berbagai kesempatan, tapi tidak pernah ditemui, ” tegas Resi.
Lebih lanjut, ia menyebut alasan anggaran yang kerap dijadikan tameng Pemkot tidak masuk akal.
“Kalau memang anggaran yang jadi alasan berat, kami siap tidak menerima insentif. Yang kami minta hanya status yang jelas, bukan honor atau tunjangan, ” katanya.
Versi BKPSDM: Surat MenPAN-RB Bukan untuk R4:
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh, Nina Pastian, saat rapat dengar pendapat dengan DPRD menegaskan bahwa surat MenPAN-RB tidak spesifik ditujukan untuk R4.
“Surat itu hanya berlaku bagi R2 dan R3, bukan R4, ” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru semakin menambah kebingungan, sebab bagi honorer R4 hal itu mencerminkan adanya inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ancaman Aksi Besar-Besaran
Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Alfin belum memberikan keterangan resmi. Namun, satu hal yang pasti: ratusan honorer R4 Sungai Penuh menghadapi ancaman kehilangan status, pekerjaan, dan masa depan.
Sebagai bentuk perlawanan, Aliansi R4 berencana menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Wali Kota dalam waktu dekat.
“Kami sudah siap turun dengan massa lebih besar. Ini perjuangan terakhir untuk menyelamatkan nasib honorer R4, ” pungkas Resi Yusis.(son)
