7 hours ago
4
Surabaya, CNN Indonesia --
Pemilik merek sepatu lokal asal Surabaya Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud, menegaskan pihaknya tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu ditegaskan Reynaldi meskipun pemerintah berjanji akan melakukan proses lelang secara terbuka dan transparan, Reynaldi mengaku memilih untuk tetap melakukan penjualan distribusi reguler.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap ini diambil Reynaldi setelah nama brand-nya viral akibat dikaitkan dengan alokasi anggaran pengadaan sepatu senilai Rp27,5 miliar untuk tahun 2026. Reynaldi mengaku khawatir keterlibatan dalam proyek pemerintah justru akan membawa risiko terhadap bisnis pribadinya di masa depan.
"Sebenarnya kalau saya pribadi sih enggak Mas ya. Maksudnya karena kita fokusnya sih jualan ke ini aja sih. Jualan ke kalangan ini. Kita kan sebagai pengusaha ya, takut keseret kalau ada apa-apa," kata Reynaldi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/5).
Lebih lanjut, Reynaldi curhat dirinya kecewa atas opini publik yang telanjur terbentuk terkait merek sepatu produksinya yang dikaitkan dengan pengadaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sorotan yang didapatkan Stradenine dalam beberapa hari terakhir menyeretnya ke afiliasi politik dan proyek pengadaan yang sensitif.
"Kalau menyayangkan sih, ya sebenarnya kan kita enggak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi kayak kita juga menyayangkan kenapa kok kita ini dikenalnya, ter-framing-nya, seperti itu. Satu dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau," ucapnya.
Reynaldi mengatakan, warganet di media sosial Threads menghubungkan brand-nya yang terpampang pada foto dokumentasi 2025 dengan rencana pengadaan pemerintah untuk Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026.
Foto yang menjadi pemicu spekulasi tersebut memperlihatkan momen seremonial Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf sedang tersenyum memasangkan sepatu produk Stradenine ke perwakilan siswa Sekolah Rakyat.
Reynaldi menegaskan keberadaan sepatu Stradenine dalam foto itu tidak memiliki kaitan dengan proyek pengadaan puluhan ribu pasang sepatu Sekolah Rakyat yang saat ini sedang disorot.
"Saya tidak ada hubungan sama gambar itu, Mas. Jadi sebenarnya saya juga kaget nih ada gambar itu. Karena tidak ada pembelian secara langsung, Mas, ke saya sebagai owner brand, terhadap artikel [tipe sepatu Stradenine] itu ya," ucapnya.
Lebih lanjut, Reynaldi menambahkan secara prinsip bisnis, Stradenine lebih nyaman bergerak di pasar luring alias offline dengan menjangkau masyarakat langsung melalui distributor di berbagai daerah, dari pada ikut program pengadaan pemerintah.
"Saya sebagai brand ya. Kita ini sebenarnya brand offline, karena kita menjangkau semua kalangan di luar Pulau Jawa. Kita ini satu Indonesia sudah distribusi sebenarnya," katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan klarifikasi mengenai polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27,5 miliar.
Anggaran itu menjadi sorotan publik, lantaran muncul dugaan harga sepatu Sekolah Rakyat itu menyentuh angka Rp700 ribu per pasang.
Gus Ipul menjelaskan angka itu hanya perencanaan awal dan belum final. Menurutnya anggaran yang direncanakan akan melalui proses pengadaan yang transparan.
"Jadi gini, setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya. Direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya, Minggu (3/5).
Menurut Gus Ipul, jika proses lelang dan pengadaan sudah dilakukan, maka anggaran dan harga sepatu akan jauh lebih murah dari perencanaan awal.
"Jadi kalau sekarang disebut Rp700 ribu ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu," ucapnya.
Meski tidak merinci detail teknis proses lelang, Gus Ipul mengaku telah mewanti-wanti seluruh jajaran di Kemensos agar tidak melakukan penyimpangan dalam menjalankan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
Wakil Gubernur Jatim dua periode ini pun menjanikan komitmennya untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan bila ditemukan adanya manipulasi atau praktik ilegal dalam proyek ini.
"Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi. Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
Tuduh isu mark up harga sepatu sebagai fitnah
Dua hari kemudian, lewat keterangan resmi bersama Wamensos Agus Jabo Priyono, Gus Ipul menuding isu mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang belakangan viral di media sosial sebagai informasi bohong alias hoaks dan hanya berisi fitnah.
"Itu fitnah, hoax," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (5/5), dikutip dari keterangan resmi.
Gus Ipul lantas menunjukkan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memuat foto dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu ke siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025 lalu.
Sementara sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos.
"Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur," ujarnya.
Menurut Gus Ipul, membandingkan satu foto sepatu bermerek tertentu yang beredar di media sosial dengan keseluruhan pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat adalah tidak tepat, karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga yang berbeda.
Dia menjelaskan harga Rp700 ribu yang disematkan dalam perencanaan untuk sepasang sepatu yang beredar di media sosial merupakan pagu anggaran (batas maksimal), bukan harga pembelian riil.
Ia menambahkan, penetapan pagu dilakukan melalui survei dan mekanisme yang berlaku, kemudian proses pengadaan dilakukan secara kompetitif lewat mekanisme lelang.
"Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan," lanjutnya.
Pada tahun 2025, setiap siswa Sekolah Rakyat menerima beberapa jenis sepatu untuk menunjang berbagai aktivitas, yaitu, sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk aktivitas luar ruang, sepatu PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk kegiatan belajar di kelas, sepatu olah raga untuk aktivitas fisik, dan sepatu harian/santai untuk penggunaan di lingkungan asrama.
Seluruh jenis sepatu tersebut sudah termasuk kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa terpenuhi tanpa biaya tambahan.
(frd/kid)
Add
as a preferred source on Google
