4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Panitia penyelenggara Sidang Bersama Tahunan MPR-DPR-DPD 2026 memutuskan hanya akan memutar lagu-lagu nasional dan daerah agar sidang berlangsung dengan khidmat.
Keputusan soal lagu sekaligus untuk mencegah para peserta sidang berjoget di ruang sidang saat diputar lagu populer seperti tahun lalu. Panitia mengaku keputusan penyelenggaraan tahun ini merupakan hasil evaluasi dari dampak yang terjadi pada sidang 2025 lalu.
Saat sidang tahunan 2025, aksi joget-joget para anggota dewan saat pemutaran lagu populer selepas acara memicu sentimen publik dan gelombang demo akhir Agustus kurang sebulan kemudian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah mengevaluasi, mungkin tidak kita lakukan [putar lagu-lagu memancing joget]," kata Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut Mahyu, dekorasi gedung juga disiapkan sederhana. Pihaknya ingin memastikan acara berlangsung khidmat dan merepresentasikan sebagai acara kenegaraan.
"Sehingga, itu evaluasi kami, sehingga acara tersebut hikmat, hikmat terhadap pelaksanaannya semua," katanya.
Ketua DPR RI Puan Maharani juga berjanji pelaksanaan sidang tahunan MPR 2026 akan berlangsung lebih khidmat. Pihaknya mengaku telah berintrospeksi dan akan lebih menjaga diri agar lebih fokus mengikuti agenda.
Meski begitu, dia menilai masyarakat patut berbahagia dan gembira menyambut hari kemerdekaan RI yang telah menginjak usia ke-81.
Menurut Puan, aksi joget-joget pada Sidang Tahunan MPR 2025, toh terjadi spontan karena suasana gembira. Meski begitu, semua peserta kala itu tetap khidmat mengikuti sidang dan pidato Presiden.
"Hanya saat kemudian mendengarkan lagu di saat penyampaian pidatonya sudah selesai, ya itu karena spontan. Jadi tidak ada hal yang kemudian membuat kami sepertinya tidak menghargai," kata dia yang juga politikus PDIP itu.
Puan menerangkan dalam sidang MPR 2026 ini diperkirakan total akan ada 1.200 peserta.
Selain 732 anggota DPR dan DPD, sisanya adalah para mantan presiden dan wakil presiden, anggota kabinet, serta tamu VIP dari duta besar negara sahabat.
Di luar itu, ada pula delapan tamu khusus atas undangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah penerima manfaat program strategis pemerintah.
"Dan undangan-undangan khusus, ada penerima manfaat dari Bapak Presiden yang selama ini sudah menerima program tersebut dan merasakan manfaatnya," katanya.
(thr/kid)
