6 hours ago
5
CNN Indonesia
Senin, 16 Jun 2025 13:02 WIB
Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menjadi forum strategis perencanaan dan sinkronisasi lintas provinsi dalam pembangunan daerah. (Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --
Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menjadi forum strategis perencanaan dan sinkronisasi lintas provinsi dalam pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati saat membuka rangkaian Rapat Kerja Gubernur MPU 2025 yang berlangsung pada 16-17 Juni di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya dapat bertumpul di tempat yang mulia untuk sama-sama melakukan komunikasi, melakukan diskusi agar apa yang akan kita lakukan Insya Allah pada satu tahun ke depan membawa kebaikan untuk daerah kita semuanya," ujar Suharini di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
Suharini menegaskan pelaksanaan forum ini bertepatan dengan waktu krusial, yakni penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan revisi RKPD 2025. Karena itu, hasil dari forum ini diharapkan dapat langsung diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan resmi masing-masing provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam paparannya, Suharini juga mengulas sejarah panjang MPU yang kini telah berusia 37 tahun. Forum ini, yang awalnya bernama Forum Dwi Praja, terus mengalami transformasi hingga menjadi FKD-MPU yang saat ini menaungi 10 provinsi dari Jawa hingga Nusa Tenggara.
"Sesungguhnya tadi sampaikan bahwa kita itu berdiri pada tahun 1988. Dulu namanya adalah Forum Kerjasama Daerah Dwi Praja. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan transformasi. Sampai saat sekarang ini kita kurang lebih 37 tahun bersama-sama, mudah-mudahan semakin tahun kerja sama kita akan semakin kuat," katanya.
Keanggotaan forum ini mencakup Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
Dalam forum tahun ini, sekitar 200 peserta hadir, terdiri dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, pejabat kementerian/lembaga, serta tim sekretariat FKD-MPU.
Mereka terbagi dalam kelompok kerja tematik untuk membahas enam bidang prioritas kerja sama. Hal ini mencakup sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Kebencanaan; Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Pariwisata; Ketahanan Pangan; serta Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
Suharini juga menekankan bahwa forum ini tak sekadar menjadi respons atas tantangan pembangunan lintas batas administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata pelaksanaan prinsip horizontal multi-level good governance.
(kay/asa)
