8 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) dari Partai Gerindra, Parwanto, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2024-2025.
"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai status hukum Parwanto melalui pesan tertulis, Selasa (28/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Parwanto, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Robi Vitergo (anggota DPRD OKU dari Fraksi PKB), serta Ahmad Thoha alias Anang dan Mendra SB (swasta).
"Sprindik baru Oktober ini, pengembangan sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Dalam proses penyidikan, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi pada hari ini. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Sumatera Selatan.
Para saksi tersebut ialah, Indra Susanto (Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten OKU), Iwan Setiawan (Sekretaris DPRD Kabupaten OKU sejak Maret 2024-sekarang), Kamaludin (Anggota DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029), Luqmanul Hakim (Kepala Bappelitbangda Kabupaten OKU 2022-sekarang).
Kemudian Romson Fitri (Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten OKU sejak tahun 2019), Setiawan (Kepala BKAD Kabupaten OKU), Ahmad Azhar alias Alal (Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten OKU), Armansyah alias Arman (PNS pada Dinas Perkim Kabupaten OKU).
Lalu Raidi (Swasta), Gepin Alindra Utama (Anggota DPRD Kabupaten OKU periode 2024-2029), M. Iqbal Alisyahbana (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pj Bupati Ogan Komering Ulu dari 11 Agustus 2024-19 Februari 2025), Parwanto (Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029), M. Noviansyah alias Opi (Fungsional Sub Jasa Konstruksi pada Bidang Cipta Karya), dan Rudi Hartono (Anggota DPRD Periode 2024-2029).
Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. KPK membongkar kasus di OKU melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada pertengahan Maret 2025.
Saat itu, KPK memproses hukum enam orang tersangka.
Empat tersangka selaku penerima suap yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Nopriansyah (NOV), Ketua Komisi III DPRD OKU M. Fahrudin (MFR), Anggota Komisi III DPRD OKU Ferlan Juliansyah (FJ), dan Ketua Komisi II DPRD OKU Umi Hartati (UH).
Sedangkan dua tersangka dari pihak swasta yaitu M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).
Enam orang tersebut sudah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
(fra/ryn/fra)
