1 hour ago
7
Medan, CNN Indonesia --
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (17/6).
Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan terkait kenaikan harga bahan pokok, tingginya biaya hidup, hingga evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat di tengah meningkatnya kebutuhan pokok.
"Kami melihat harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan dan daya beli masyarakat semakin tertekan. Di sisi lain, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari pendidikan, pengangguran, hingga ketimpangan ekonomi," ujar Ketua Cabang GMNI Medan Damses Sianturi dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa menyoroti tiga program pemerintah yang menghabiskan begitu banyak anggaran antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.
"Makan bergizi gratis menghabiskan anggaran Rp1 triliun per harinya. Kemudian ada Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Ini sangat menguras anggaran negara, menghabiskan keuangan negara," tegasnya.
Akan tetapi dengan kondisi ekonomi yang saat ini tidak baik baik saja, pemerintah justru melawan rakyat, mempertahankan egonya, tidak memberhentikan satupun program dari program yang menghabiskan anggaran tersebut.
"Kita ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya masyarakat Indonesia adalah rakyat daripada presiden hari ini, adalah untuk dilindungi bukan untuk diintimidasi, bukan untuk mereka intervensi," tegasnya.
Selain itu, massa aksi mengkritik rencana penambahan batalion TNI di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kebijakan tersebut dianggap kurang tepat di tengah upaya efisiensi anggaran dan tantangan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
"Kemudian penambahan pasukan, seperti yang kita ketahui Sumatera Utara itu sendiri kalau saya tidak salah membaca, itu penambahan pasukannya 300 kalau tidak 3.000 penambahan pasukannya. Dengan kondisi ekonomi hari ini, harusnya ini dihentikan, untuk menekan dollar," ungkapnya.
Menurutnya pemerintahan Prabowo - Gibran juga bermesraan dengan militer lewat program-programnya yang dikerjakan militer. Oleh karena itu, massa meminta agar TNI dikembalikan ke barak sesuai dengan fungsinya.
"Mulai dari makan bergizi gratis, tak satupun Koperasi Desa Merah Putih yang bisa lolos tanpa melalui militer. Jadi yang memegang anggaran daripada Koperasi Desa Merah Putih itu kalau di daerah-daerah, bahwasanya itu dipegang oleh Dandim-Dandim. Kami minta kembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dan tegakkan supremasi sipil," katanya.
Selain itu Program Sekolah Rakyat, juga dikelola oleh militer. Begitu banyak anggaran yang digelontorkan untuk Sekolah Rakyat dengan konsep yang sama dengan sekolah negeri.
"Dan Sekolah Rakyat, ini merupakan kegagalan berpikir daripada presiden hari ini. Kemudian pemerintah membuka formasi untuk tenaga pengajar Sekolah Rakyat, kenapa pemerintah tidak menaikkan gaji atau upah-upah guru honorer yang mengajar di sekolah negeri? Ini adalah kegagalan berpikir," tegasnya.
Menurutnya tak satupun program pemerintah yang dijalankan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Program program tersebut hanya untuk mengenyangkan pemerintahan Prabowo Gibran.
"Mereka memilih untuk mengenyangkan anak bangsa, bukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini adalah kegagalan berpikir. Ini kita nilai adalah kegagalan berpikir dan kesalahan dalam menafsirkan konstitusi sendiri. Kami menuntut reformasi, gulingkan rezim Prabowo - Gibran. Kembalikan supremasi sipil," paparnya.
(fnr/isn)
Add
as a preferred source on Google
