12 hours ago
13
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah melakukan kajian secara lebih dalam ihwal wacana pemotongan gaji menteri atau anggota kabinet dan DPR dalam rangka penghematan anggaran di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
"Sedang kita detailkan kajiannya," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3).
Di satu sisi, Pras menyebut dari sisi cadangan BBM nasional Indonesia cenderung aman. Namun, ia mengatakan seluruh pihak harus menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk melakukan penghematan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pras mencontohkan misalnya langkah penghematan seperti pengurangan konsumsi BBM hingga mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.
"Nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan," kata dia.
Eskalasi konflik di Timur Tengah memanas buntut penyerangan Israel-AS ke Iran. Salah satu efek daripada serangan itu ialah ditutupnya Selatan Hormuz yang mengakibatkan harga minyak mentah dunia melonjak.
Beberapa negara pun melakukan penghematan penggunaan BBM. Salah satunya Filipina yang menerapkan hari kerja menjadi empat hari. Prabowo pada kesempatan sebelumnya juga mempertimbangkan langkah itu.
Ia menyinggung beberapa opsi dalam melakukan penghematan, salah satunya pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR.
Golkar dorong tak hanya potong gaji
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memotong gaji anggota DPR hingga menteri kabinet imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat-Israel.
"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua," ujar Arse usai pelepasan peserta mudik di DPP Golkar, Selasa (17/3).
Tak hanya potong gaji, Arse bahkan mendorong efisiensi anggaran untuk semua program pemerintah. Menurut dia, semua alokasi anggaran yang bersumber dari APBN harus dievaluasi agar lebih rasional di tengah konflik.
"Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gajinya, program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," ujar Arse.
"Artinya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN itu," imbuhnya.
(mnf/dal)
Add
as a preferred source on Google
