6 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat telah menjadi instrumen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan, yang kemudian diimplementasikan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam acara Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa di Jakarta, Selasa (28/10). Cak Imin menyatakan, saat ini pemerintah telah menjalankan beberapa langkah nyata, seperti menghadirkan Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Sekolah Rakyat adalah wujud afirmasi pendidikan dan pemberdayaan, lentera keadilan yang menyalakan asa agar setiap anak Indonesia dapat menikmati cahaya ilmu dan menapaki masa depan dengan penuh martabat," kata Cak Imin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ke depannya, Sekolah Rakyat akan terus dikembangkan sebagai sumber inspirasi dalam transformasi pendidikan, yang dapat mendorong jejaring afiliasi.
Cak Imin mengingatkan, talenta, minat, dan bakat anak selaku siswa/i Sekolah Rakyat harus dapat diketahui sejak dini, yakni lewat DNA talent yang membantu anak memahami potensi diri secara mendalam agar dapat memilih bidang studi, karir, dan strategi pengembangan diri yang paling sesuai.
Di sisi lain, KDMP hadir untuk mendukung kebangkitan ekonomi desa. Menurut Cak Imin, KDMP diperlukan dalam menghadapi tantangan ekonomi, salah satunya adalah keberadaan retail yang disebut mengancam pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
"Kopdes membawa harapan baru agar pemerintah dan negara hadir membangun ekosistem ekonomi baru, sehingga desa betul-betul menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu bertahan menghadapi keadaan sulit," katanya.
Ia menjelaskan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bukan hanya soal modal, pasar, maupun produk. Ada hal lain yang harus dipastikan oleh pemerintah, seperti perlindungan dari produk impor, posisi pekerja informal, hingga risiko kegagalan usaha.
"Pelaku usaha lokal yang tangguh adalah fondasi kemandirian bangsa dan tonggak kesejahteraan masyarakat," ujar Cak Imin.
Cak Imin menegaskan, pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki makna sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial baru, yang menumbuhkan potensi-potensi ekonomi rakyat dari bawah.
Upaya tersebut sekaligus menjadi wujud kehadiran negara dan pelaksanaan ekonomi konstitusi, di mana kekuasaan negara digunakan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, Cak Imin mendorong kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) untuk melanjutkan sinergi yang sudah terjalin untuk kesejahteraan masyarakat.
"Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan bukan sekadar program, tapi kewajiban konstitusional," katanya.
"Kementerian dan lembaga serta pemda harus terus bersinergi agar pemberdayaan jadi maksimal. Pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran yang ada, dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita terus memutus rantai kemiskinan," pungkas Cak Imin.
(rea/rir)
