6 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Wali Nanggroe Aceh ke-9, Malik Mahmud Al‑Haythar menyampaikan terimakasih kepada Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) usai polemik sengketa empat pulau di wilayahnya.
Ucapan terimakasih tersebut disampaikan Wali Nanggroe saat bertandang langsung ke kediaman JK di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (17/6) malam.
Dia mengaku bersyukur dengan keputusan yang telah diambil pemerintah dengan mengembalikan empat pulau tersebut sebagai wilayah Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jusuf Kalla yang sudah membantu memberi masukan untuk menyelesaikan persoalan," kata Malik Mahmud saat kedatangannya.
Wali Nanggroe merupakan jabatan adat tertinggi di Aceh. Malik Mahmud menduduki posisi itu sejak 2012 sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh, penjaga adat, budaya, serta nilai-nilai keacehan.
Posisi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Sementara, JK mengaku bersyukur dengan keputusan Presiden yang telah mengembalikan empat pulau yakni, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ke wilayah Aceh.
"Sekarang alhamdulillah persoalan sudah selesai. Udah enggak banyak komentar lagi," kata JK.
Nama JK selama ini disebut-sebut dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut. Politikus senior Partai Golkar itu merupakan sosok sentral dalam perdamaian Aceh dengan pemerintah Indonesia pada 2005.
JK dinilai sebagai tokoh penting yang membantu mengakhiri konflik bersenjata selama puluhan tahun antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Namun, Juru bicara Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah pusat telah memutuskan empat pulau yang jadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara diputuskan jadi wilayah administrasi provinsi Aceh.
Prasetyo mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan laporan dari Kemendagri dan dokumen data-data pendukung. Dia mengatakan Presiden Prabowo pun memutuskan hal tersebut berdasarkan laporan dan dokumen-dokumen data pendukung tersebut.
"Telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah adalah masuk wilayah administratif provinsi Aceh," kata Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).
(thr/dal)
