15 hours ago
12
Jakarta, CNN Indonesia --
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat realisasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para penyintas bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari 2026, total Huntap yang direncanakan dibangun di tiga provinsi tersebut mencapai 17.969 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 401 unit telah terbangun. Pembangunan Huntap dilakukan setelah sebagian besar Hunian Sementara (Huntara) berhasil dirampungkan.
Rincian pembangunan Huntap di tiga provinsi tersebut, antara lain: dari 9.430 unit Huntap yang direncanakan dibangun untuk penyintas di Aceh, sebanyak 104 unit dalam progres pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, dari 4.493 unit yang direncanakan dibangun untuk penyintas di Sumut, sebanyak 524 unit dalam progres pembangunan. Jumlah ini meningkat dibandingkan pekan lalu yang berjumlah 297 unit per 20 Februari.
Sementara di Sumbar, dari 4.046 unit Huntap yang direncanakan dibangun untuk penyintas, sebanyak 817 unit dalam progres pembangunan. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang berjumlah 655 unit per 20 Februari.
Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Huntap masih berada pada tahap awal konstruksi. Proses pembangunan hunian permanen membutuhkan kesiapan lahan, perencanaan teknis, hingga penyediaan infrastruktur permanen yang sesuai standar bangunan tahan bencana-yang jauh lebih kompleks dibandingkan pembangunan Huntara.
Pengerjaan Huntap dilakukan secara paralel dan melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Danantara, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan ke daerah pascabencana di Sumatera, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan percepatan pembangunan Huntap.
Percepatan ini ditujukan guna memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang kehilangan hunian akibat bencana. Namun, Tito menekankan bahwa kelancaran pembangunan Huntap sangat bergantung pada validitas data penerima bantuan yang disiapkan oleh pemerintah daerah.
"Kecepatan membangun Huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/2) lalu.
Karena itu, ia menyatakan akan terus menagih kelengkapan data tersebut kepada bupati dan gubernur agar proses konstruksi tidak terhambat oleh kendala administratif.
"Pasti saya akan kejar bupati semua, gubernur saya pasti akan kejar penyiapan datanya," tambahnya.
(ory/ory)
