9 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kolaborasi antarprovinsi dalam menghadapi tantangan sektor lingkungan hidup, mulai dari ketahanan pangan di sektor pertanian hingga pengelolaan sampah.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2025, Selasa (17/6).
Pramono menekankan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa ditangani secara sektoral atau administratif, melainkan membutuhkan kolaborasi antardaerah. Ia mengajak seluruh kepala daerah dari provinsi mitra untuk bersama-sama mengembangkan solusi, termasuk sektor pertanian dan pengelolaan sampah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jakarta sangat senang, gembira untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah yang ada di 10 provinsi ini. Kami membuka diri untuk bisa bekerja sama di bidang pertanian pangan, karena Jakarta ini tidak punya area untuk bercocok tanam. Hanya dua persen, itu pun tanaman modern, pertanian modern," kata Pram.
Pramono menyatakan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian bagi sekitar 15 juta penduduk di siang hari dan 10,8 juta di malam hari, Jakarta sangat bergantung pada daerah penghasil.
Sebagai contoh, ia menyampaikan kolaborasi yang telah dilakukan antara DKI Jakarta dan Provinsi Lampung di sektor pertanian.
"Jakarta dengan Provinsi Lampung, kami sudah bekerja sama untuk di bidang pertanian, bahkan sekarang ini sudah diaplikasikan di Lampung dan mudah-mudahan kami mendoakan untuk bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.
Selain sektor pertanian, Pramono juga membuka kolaborasi antarprovinsi dalam pengelolaan sampah.
Ia menyebut, Jakarta kini melihat sampah sebagai sumber energi baru, berkat kemajuan teknologi dari berbagai negara seperti Cina, Jepang, hingga Eropa. Ia menyoroti potensi besar dari insinerator atau pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk mengelola limbah Ibu Kota.
"Jakarta ini sekarang tiba-tiba punya harta karun, harta karun namanya sampah, karena teknologi sekarang ini sudah diketemukan, baik oleh Cina, Eropa, Jepang. Ini bukan teknologi yang terlalu sulit lagi, yaitu apa yang disebut dengan insenerator atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah," jelasnya.
Ia menjelaskan, Jakarta memiliki cadangan 55 juta ton sampah di Bantar Gebang, dan setiap harinya menghasilkan tambahan sekitar 7.700 ton sampah baru. Menindaklanjuti arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Jakarta akan membangun empat hingga lima PLTSa, dengan kapasitas pengolahan mencapai 10 ribu ton sampah per hari.
"Kalau feeder-nya 4,4 PLTS, jadi kebutuhannya 10 ribu ton sampah per hari. Padahal Jakarta sendiri bisa menyiapkan 7.700, ditambah juga dengan stok Bantar Gebang, maka 25-28 tahun untuk menghabiskan stok Bantar Gebang tidak akan habis," lanjutnya.
Karena itu, Jakarta membuka kerja sama dengan provinsi lain untuk memasok kebutuhan sampah sebagai bahan bakar PLTSa, sekaligus membantu daerah lain yang menghadapi masalah pengelolaan limbah.
"Kami membuka diri bisa bekerja sama dengan semua provinsi yang ada untuk urusan persampahan ini. Ini akan menjadi harta karun baru," tambah Pramono.
Selain isu sampah, Pramono menyoroti persoalan penyediaan air bersih di Jakarta. Saat ini, cakupan layanan air bersih baru mencapai 71 persen, dengan mayoritas pasokan berasal dari Jatiluhur, Jawa Barat. Namun, proyek pasokan air dari Bendungan Karian, Banten. masih mengalami hambatan pembangunan.
"Jakarta sekarang ini 71% air sudah bisa terpenuhi. Airnya berasal dari Jatiluhur. Lalu Karian sekarang ini problemnya pembangunannya belum berjalan dengan baik. Kalau kemudian kontraktor yang sekarang ini tidak bisa menyelesaikan, maka Jakarta yang akan menyelesaikan," tegasnya.
Target Pemprov DKI adalah memastikan 100 persen warga Jakarta terlayani air bersih pada tahun 2029.
Untuk mencapai target tersebut, kata Pram, Jakarta perlu bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten
"Saya mengejar di tahun 2029 air di Jakarta itu 100% terpenuhi air bersih. Sekarang baru 71%. Pelanggannya (PDAM) sekarang kurang lebih 2 juta. Kalau 2029 pelanggannya 3 juta, maka PDAM saya akan dorong untuk go public," lanjutnya.
Ia menambahkan, keberhasilan target ini juga membutuhkan kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, sebagai wilayah penyumbang pasokan air baku ke Jakarta.
"Itu pasti size-nya besar sekali dan pasti akan menguntungkan. Nah yang seperti ini, pasti kami harus bekerjasama dengan pemerintah Jawa Barat dan juga pemerintah Banten," katanya.
Lebih lanjut, Pramono menyatakan siap membantu dan membuka kolaborasi antarprovinsi untuk saling bahu membahu daerah masing-masinh.
"Di forum ini yang bisa secara konkret dikerjasamakan adalah memberikan suplai untuk membantu Jakarta penyediaan pangan, terutama pertanian, daging, dan sebagainya. Sekali lagi saya membuka diri untuk bisa bekerjasama. Kolaborasi yang lebih detail memang diperlukan," katanya.
(kay/isn)
